Foke: Eloe Kire Semua, Benahi Jakarta Kayak Bikin Kerak Telor? Nggak Bisa Instanlah!

Jumat, 08/10/2010 13:46 WIB
Foke: Benahi Jakarta Tak Seperti Bikin Kerak Telor, Nggak Bisa Instan

Jakarta - Banyaknya kritikan terhadap 3 tahun kepemimpinannya membuat Gubernur DKI Fauzi Bowo gerah. Menurutnya untuk membenahi Ibukota tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi dengan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan.

"Ngurusin Jakarta itu bukan kayak bikin kerak telor, gak bisa instan. Ada tahap-tahapannya, dan sekarang kita sedang melakukan itu," terang Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo kepada wartawan di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/10/2010).

Untuk mengatasi banjir misalnya, banjir kanal timur (BKT) adalah satu cara mengatasi genangan di sebagian wilayah Jakarta Timur dan Utara. Selain itu pengerukan 13 sungai besar dan waduk juga akan dilakukan.

"BKT itu bukan resep atasi banjir seluruh Ibukota. Ada juga program-program yang mesti dikerjakan, misalnya pengerukan kali yang sudah berlumpur," terang pria yang akrab disapa Foke ini.

Namun menurut Foke, banyak program yang belum bisa terealisasi karena terganjal kewenangan dari pemerintah pusat.

"Dana dari Bank Dunia untuk pengerukan kali sudah turun, tapi karena tidak ada Peraturan Pemerintah-nya, dananya belum bisa cair ke Pemda. PP kan bukan kewenangan Gubernur," tuturnya.

Tidak hanya program mengatasi banjir yang terkendala kewenangan pemerintah pusat. Program mengatasi macet pun juga terkendala kebijakan pemerintah pusat.

"Electronic road pricing misalnya, itukan perlu PP dan sampai sekarang belum ada PP nya," tutuphnya.
http://www.detiknews..com/read/2010/...tan?n991103605

Jumat, 08/10/2010 14:12 WIB
Perkembangan Kemacetan Lebih Cepat Dibanding Antisipasi Pemerintah

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo belum bisa membenahi masalah transportasi angkutan masal di Jakarta. Langkah penanganan yang Foke ambil kalah cepat dibanding perkembangan masalah.

"Dari sudut angkutan masal, sebetulnya bila kita cepat, tidak akan sampai seperti ini situasinya. Kita kalah cepat dibanding masalah," ujar pengamat transportasi, Yayat Supriatna, usai diskusi di Gedung DPD Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Jumat (8/10/2010).

Menurut dia, saat ini masalah transportasi di Jakarta sudah sangat bertumpuk. Sayang sekali pemerintah terkesan masih terus menunda penyelesaiannya sehingga masalah yang sebenarnya bisa diatasi sejak awal kini terlanjur jadi sedemikian besar dan kompleks.

"Dalam mengatasi masalah saya melihat selalu ditunda, tidak jelas kenapa. Mungkin karena persoalan internal baik di masalah birokrasi, ataupun keberpihakan program. Terlihat tidak saling bersinergi antara satu institusi dengan institusi yang lain," jelasnya.

Selama kepemimpinan Foke ini lanjut Yayat, sebenarnya banyak sekali rencana percepatan angkutan masal yang sudah direncakan. "Tapi realisasinya ini yang sulit, maka itu mari didorong lebih cepat lagi, misalnya dengan pembenahan angkutan masal TransJakarta," kata Yayat.

Yayat mengerti, bila pembenahan transportasi ini, nantinya pemerintah akan berbenturan dengan pemilik kendaraan pribadi khususnya pengguna mobil yang merasa mobilitas mereka jadi terbatas. Tapi itulah tugas utama yang harus Foke selesaikan.

"Mari paksa orang untuk melakukan perubahan. Memang sulit berpindah dari moda pribadi ke angkutan masal. Tapi buat mereka yakin kala pemerintah bisa memperbaiki ini," katanya.

"Tapi dalam hal ini pemerintah harus melakukan dengan memberi tempo
setahun sambil terus menyempurnakan tranportasi masal itu. Pastinya mempercepat pengadaan bus dan menghidupkan jalur busway lebih banyak lagi," lanjut pria berkacamata ini.

Yayat yakin di sisa kepemimpinan Foke dua tahun ke depan, upaya penyempurnaan itu masih bisa dilakukan asalkan ada keberanian dan kemauan. Foke harus berani jujur mengatakan apa penyebab masalah ini, agar solusi terbaik dapat ditemukan.

"Pemerintah harus lebih berani dan terbuka menghadapi masalah ini daripada menutupinya yang ujungnya semakin orang tidak puas. Lakukan perubahan, karena itu masih bisa. Tapi harus tegas dan jelas, mana yang menjadi prioritas. Dan pastinya tetap menerima kritik dari
masyarakat," tandas Yayat.

Tepat tanggal 7 Oktober 2007, Gubernur Fauzi Bowo bersama Wagub Prijanto resmi menjabat sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta. Tepat 7 Oktober kamarin, Foke dan Prijanto genap 3 tahun memimpin Jakarta.
http://www.detiknews..com/read/2010/...tah?n991102605


17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta

Kamis, 02 September 2010 | 15:14 WIB
Kemacetan lalu lintas di jalan Jakarta (18/2). Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Tauhid menyatakan salah satu penyebab kemacetan akibat tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Presiden Boediono menginstruksikan 17 langkah dalam menangani kemacetan di Jakarta yang diprediksi terjadi pada 2012. Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto ditujuk sebagai koordinator dan mengawasi pelaksanaan 17 langkah itu.

“Penangananya melibatkan lintas kementerian dan gubernur jadi harus terkoordinasi,” ujar Yopie Hidayat, juru bicara Wakil Presiden Boediono seusai rapat Transportasi Massal di Kantor Wakil Presiden, kamis (2/9).

Ke-17 langkah itu adalah:
1. Memberlakukan Electronic Road Pricing (ERP).
2. Jalur busway tetap disterilisasi terutama di empat jalur yang sebelumnya disterilisasi Pemda DKI.
3. Pemda DKI mengkaji kebijakan perpakiran dan penegakan hukum tegas terutama untuk kendaraan yang parkir di bahu jalan yang dekat dengan jalur busway.
4. Memperbaiki fasilitas jalan maka Pemda DKI sudah menerapkan multiyears contract untuk perbaikin jalan.
5. Untuk busway akan ditambah lagi dua jalur dan akan mulai beroperasi akhir tahun ini dan tahun depan akan tambah dua jalur lagi.
6. Adanya pembicaraan serius menganai harga gas khusus untuk transportasi.
7. Pemerintah meminta Pemda DKI restrukturisasi angkutan dalam hal pemakaian bus-bus kecil yang tidak efisien.
8. Mengoptimalkan kereta api di Jabodetabek dengan membangun rel routing dan peningkatan pelayanan, serta menambah gerbong untuk jalur jalur yang padat.
9. Polisi mendapat tugas menertibkan angkutan liar untuk mengurangi tekanan pada titik-titik dimana mereka menunggu penumpang.
10. Mempercepat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang tahun depan sudah mulai konstruksi untuk jalur Lebak Bulus-Hotel Indonesia.
11. Pembentukan otoritas transportasi Jabodetabek.
12. Untuk mendukung otoritas transportasi itu, akan direvisi rencana induk transportasi terpadu.
13. Proyek double-double track jalur kereta api terutama ke arah Cikarang.
14. Mempercepat proyek lingkar dalam Kereta Api yang akan diintegrasikan dengan sistem angkutan massal di Jakarta.
15. Jalan tol tambahan berupa enam ruas jalan tol layang.
16. Untuk jangka menengah panjang Pemeritah Pusat akan menyusun kebijakan membatasi penggunaan kendaraan bermotor.
17. Untuk mendukung penggunaan kereta api, akan disiapkan lahan untuk park and ride ( lahan parkir dekat stasiun kereta api) di dekat stasiun lahan kereta api sehingga bisa meningkatkan jumlah pengguna kereta api.
http://www.tempointeraktif.com/hg/ke...275972,id.html
--------------

Pembenahan Jakarta, memang tak mungkin diserahkan pada Gubernur saja, sebab permasalahan kemacetan dan banjir belakangan iini, sangat kompleks, sehingga meski sudah diserahkan ke akhlinya, tetap sajalah si akhli bengong tak berkutik. Kalau mau mengurangi kemacetan Jakarta, menurut jubir Wapres saja ada 17 langkah, dan itu wewenangnya Gubernur Jakarta tak begitu besar disana. Satu contoh kecil saja, siapa berani 'menekan' pembelian jumlah mobil untuk warga Jakarta? Pastilah akan berhadapan dengan kekuatan besar yang ada dibalik industri mobil dan importir mobil, bahkan akan berhadapan dengan negara pembuat asal mobil itu.